BAGAIMANA ISLAM MEMANDANG POLITIK ?

BAGAIMANA ISLAM MEMANDANG POLITIK ?
Tgk. Aguswandi (ABA ARMADA) Pimpinan Armada Integration Aceh yg juga ketua DPD PARTAI GABTHAT KAB. BIREUEN Melalui forum fokus diskusi politik mengatakan, Untuk menjawabnya, ingat ayat di dalam Al-Qur’an surat al-Isra’ : 80) yang artinya “Dan katakanlah, “Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong”.

Di dalam ayat ini terkandung makna bahwa Rasulullah ﷺ sangat menyadari bahwa tidak ada kemampuan pada diri beliau untuk menegakkan urusan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong Kitabullah, menegakkan hududullah, melaksanakan semua kewajibannya dan menegakkan agamanya. Kekuasaan yang demikian adalah rahmat dari Allah yang Dia berikan kepada para hamba-Nya.
Karena sesungguhnya kekuasaan itu adalah rahmat dari Allah yang Dia jadikan di kalangan hamba-hamba-Nya. Seandainya tidak ada kekuasaan ini, tentulah sebagian dari mereka menyerang sebagian yang lainnya, dan yang terkuat di antara mereka akan memakan yang lemah dari mereka.

Sekali lagi tidak ada yang salah di dalam politik bahkan sebagai umat Islam kita wajib berpolitik. Namun berpolitik seperti apa yang dimaksud wajib bagi umat Islam. Jawabannya tentu bukan politik ala Machiavelli yang menghalalkan segala cara dalam merebut kekuasaan yang diakui atau tidak saat ini banyak dipraktekkan oleh para politisi busuk di berbagai negara di dunia.

Machiavelli membedakan antara Kerajaan merupakan penjelmaan kekuasaan bagi kebaikan umum rakyat. Sementara tirani, adalah kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi penguasa. kepentingan penggantinya bukan demi tanah air yang menjadi milik semua orang. Dan semua cara yang diperlukan bisa dilakukan untuk mencapai tujuan. Machiavelli menyatakan, the end justifies the means (tujuan menghalalkan segala cara).

Seorang penguasa tidak wajib membahas apakah tindakannya secara moral benar atau etis. Sebab tidak terdapat kejahatan dalam politik, yang ada hanyalah kesalahan pemaknaan. Terbebas dari pertimbangan moral, penguasa bisa mengerahkan seluruh energinya untuk keputusan empiris. Semua cara tiran secara sah terbuka baginya. Satu-satunya pembatasan adalah bahwa ia harus menggunakannya untuk tujuan yang benar berupa kebaikan umum.
Konon pemikiran filsafat politik Machiavelli inilah yang menjadi sumber inspirasi bagi para pelaku manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan hari ini. Ia pula yang didaulat menjadi sumber justifikasi teoretis bagi politik kekuasaan dan bagi aksi-aksi politik yang keji dan tidak bermoral. Tentu politik ala ini tidak dibenarkan di dalam Islam, karena sebaik apapun tujuan yang hendak dicapai, tidak lantas menjadikan segala cara boleh digunakan. Tujuan yang baik harus diraih dengan jalan yang baik pula.

Berpolitik mesti tetap di atas rel syariat, sebab urusan kita hanya berusaha meraih kekuasaan dengan cara yang halal sedangkan urusan menang-kalah adalah kehendak Allah yang berdaulat mempergilirkan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Inilah prinsip Islam seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur’an النَّاسِ بَيْنَ نُدَاوِلُهَا الْأَيَّامُ وَتِلْكَ ”Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia…” (QS: Ali Imran ayat 140).

Mengenai kewajiban berpolitik bagi umat Islam karena bahwa politik itu baik dan mulia karena merupakan ilmu yang dibuat untuk mengatur suatu negara. Yang tidak baik dan kotor adalah para pelaku politiknya bukan politik itu sendiri. Menurut beliau hari ini kita perlu mencari pelaku-pelaku politik yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah.

Mari juga mendukung dan mendorong para ulama agar mulai harus bicara politik yakni politik Al-Qur’an dan Sunah Rasul bukan politik seperti sekarang ini yang banyak dibumbui kebohongan dan transaksional semata. Khusus bagi para ulama, bicara politik tidak mengharuskan mereka terjun langsung ke dalam arena politik praktis, sebab bisa juga meniru Imam Ghazali, yang mana beliau tidak terjun langsung di dalam praktisi pemerintahan, namun beliau berposisi sebagai ulama yang berkewajiban amar ma’ruf nahi munkar kepada umara, bukan sebagai oposisi akan tetapi sebagai mitra menyebarkan ma’ruf dan menjegal yang munkar. Karena menurut Imam Al-Ghazali, etika kekuasaan adalah meliputi amar ma’ruf nahi munkar.

Walhasil umat Islam harus melek politik dan mahir berpolitik. sekali lagi Tentu politik yang berlandaskan Al Qur’an dan Sunah. Karena apabila umat Islam apriori bahkan alergi kepada politik akibat propaganda para politisi sekuler yang sering berkoar bahwa politik itu kotor dan sebagainya maka selamanya kekuasaan akan dipegang oleh para pelaku politik yang jahat yang akan merusakkan agama dan negara. Hal ini menjadi kedaruratan nyata hari ini, lihat bagaimana terbukti suksesnya kolaborasi ulama-umara dalam menutup salah satu komplek pelacuran terbesar di Asia Tenggara yang ada di Surabaya. Kemudian penutupan bar besar yang menjajakan Miras dengan melecehkan nama Nabi Muhammad yang semua itu merupakan buah dari tindakan politik umara’.
Karena di akhir zaman kian terbukti bahwa 1 tanda tangan umara lewat kebijakan Undang-Undang lebih efektif dalam menutup sarang-sarang kemaksiatan dibandingkan 1.000.000 fatwa ulama.

yang mirisnya hari ini mulai diacuhkan oleh sebagian umat Islam itu sendiri. Disinilah pernyataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz kian benar adanya bahwa agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar dimana satu sama lain saling membutuhkan.