ULAMA – POLITIK – NAHI MUNKAR | ATJEH REFORMATION POLITICS

Tgk. Aguswandi (ABA ARMADA) Pimpinan Armada Integration Aceh yg juga ketua DPD PARTAI GABTHAT KAB. BIREUEN Melalui meeting & up grading pengurus mengatakan “Ulama, bukan sebuah profesi. Namun, wujud ulama merupakan amanah dari Nabi. Amanah adalah kemampuan untuk menjaga (hafidz) dan menempatkan sesuatu pada tempatnya (‘adil). Karena itu, aktifitasnya bisa terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat; ekonomi, politik, budaya dan bidang-bidang fardhu kifayah lainnya.

Setiap menjelang pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislative, keterlibatan ulama dalam politik selalu menjadi polemic dan sorotan, boleh atau tidak. ulama berpolitik hukumnya tergantung kondisi, bisa mubah, wajib, sunat dan malah menjadi haram. ulama diharapkan terjun ke dunia politik guna menjernihkan kekeruhan yang terdapat pada politik, bukan menjadi keruh atau membuat kekeruhan baru. Sehingga kedatangan ulama sangat ditunggu pada panggung politik.

Ulama yang tidak terjun pada politik, sedangkan ia merasa punya potensi untuk melakukannya tidaklah lebih baik dari ulama yang melakukannya, karena orang yang teruji oleh godaan manusia lalu ia sabar dalam ujiannya lebih baik dari orang yang lari dari keramaian karena takut godaan dan gangguan manusia.

Berpolitik untuk menuntut komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan dan menciptakan iklim yang memungkinkan pengembangan organisasi masyarakat yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyatukan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.
Ulama berpolitik harus berdasarkan tuntunan dan tuntutan AlQur’an dan hadist bukan berdasarkan tontonan politisi bejat masa lalu.

Kelompok Wahabi dan Salafi membolehkan ulama berpolitik, Yang penting itu bagaimana ulama menegakkan kekuasaan dengan nilai-nilai Islam dan menegakkan nahi mungkar.
Amanah, salah satunya dipraktikkan dalam bentuk amar ma’ruf nahi munkar. Menebar kebaikan, mencegah kemunkaran. Di sini, ulama tidak boleh diam. Dan haram mendiamkan kemunkaran. Persoalan besar sekarang masih minim pencegahan terhadap yang munkar. Sehingga kerusakan makin mudah menyebar. Peradaban Masyarakat akan rusak jika ulama meninggalkan nahi munkar, tidak beretika dan beradab. Nabi bersabda “Jika telah nampak fitnah agama, maka orang berilmu (ulama) wajib menampakkan ilmunya” (HR. al-Hakim).

Sungguh kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan, dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil apalagi penguasanya.
Kewajiban nahi munkar dibebankan kepada ulama yang menyertai politik atau di luar politik. Allah berfirman: “Hendaklah di antar kalian ada segolongan umat yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan Merekalah termasuk orang-orang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104).

Ulama yang berpolitik tantangan dan tanggung jawab yang dipikulnya lebih besar. Ia harus menjadi ‘alat’ agama. Bukan menjadi ‘alat’ penguasa. ulama itu merupakan ‘pekerja’ Nabi bukan ‘pekerja’ penguasa. Ulama berperan sebagai alat menyebar kepentingan Islam dan kaum Muslimin, memberi keadilan, dan menjaga kesejahteraan ruhani.

Sedangkan ulama non-politik harus menjadi rujukan dan diminta pandangannya tentang kepentingan agama dan bangsa. Menunjukkan kewibawaan ilmunya. Bukan tunduk kepada penguasa. Ulama tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana agama tidak boleh ditinggalkan oleh negara. Ulama, juga harus memberikan kontribusinya dengan nasihat dan peringatan terutama nasihat akidah dan adab kepada pemimpin.

Ketika penguasa menghambat kepentingan kaum Muslimin, ulama haram untuk berdiam diri. Otoriterisme kaum sekuler-liberal tidaklah cukup dinasihati, tapi harus dihambat gerak lajunya. Karena ideologi sekular-liberal merupakan bentuk kemungkaran akidah yang wajib dicegah. Persoalan besar yang kini dihadapi kaum Muslimin adalah, objektifitas ulama ketika berada dalam kendaran politik. Ulama dalam pusaran politik praktis, jika tidak berhati-hati akan mempolitikkan ilmu dan agama. Pandangan agamanya akan dipengaruhi oleh ideologi politiknya. Isu penerapan syariah tidak begitu serius ditanggapi oleh ulama di barisan pencegah syariah. Justru senantiasa mencari kesalahan musuh politiknya, bukan memberantas musuh agamanya.

jika ada ulama yang mendukung penolakan hukum Islam, maka kemungkinan mata hatinya sudah gelap dan hubbud dunya (cinta dunia). Pemimpin agama yang hubbuddunya merupakan pemimpin yang fasik. seorang ulama yang fasik lebih berbahaya daripada seorang awam yang maksiat. Ulama yang fasik Cirinya menjual ilmu dengan harta. Parameternya bukan ilmu tapi duniawi – kedudukan, harta dan kebanggaan diri. Jika ada kemungkaran dibiarkan demi kepentingan sesaat.
Ulama Suu’ (ulama jahat) justru menjerumuskan negara pada kerusakan, mencerai-beraikan ummat dan bangsa.

Cirinya, mereka selalu memuji-muji raja secara tidak wajar, tujuan dakwahnya selalu mengarah pada duniawi. Sebaliknya seorang ulama sejati ia sama sekali tidak mengharapkan balasan uang dari tangan seorang raja, ia memberi nasihat dengan murni dan ikhlas karena meminginginkan perbaikan dalam diri raja, negara dan masyarakat.