URGENSI BERPOLITIK BAGI UMAT ISLAM

Tgk. Aguswandi (ABA ARMADA) Pimpinan Armada Integration Aceh yg juga ketua DPD PARTAI GABTHAT KAB. BIREUEN dalam paparan seminar politik Islam mengatakan
“Etika kekuasaan meliputi amar ma’ruf nahi munkar. “Agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Satu sama lain saling membutuhkan,” demikian kata Khalifah umar bin Abdul Aziz.

AGAMA ITU SUCI SEDANGKAN POLITIK ITU KOTOR, maka agama dan politik tidak boleh disatukan. Tentu jargon semacam itu sering kita temui dalam beberapa tulisan maupun pidato di panggung-panggung politik. Sepintas memang nampak indah kalimat tersebut, seolah-oleh para pengucapnya hendak mendudukkan agama dan politik di tempatnya masing-masing yang sangat bertentangan di dalam alam pikiran mereka. Benarkah demikian adanya.
Sebelum membahas politik lebih dalam, seyogyanya kita harus menelaah terlebih dulu apa definisi politik dan bagaimana kedudukannya di dalam alam pikiran sekuler dan di sisi lain bagaimana pula kedudukannya dalam pandangan Islam.

Politik memiliki makna yang sangat bervariasi. Hal ini bisa terjadi karena politik itu sendiri memiliki dinamika dan pertumbuhan di setiap zaman. Ada yang memaknai ‘politik adalah ilmu tentang yang mungkin, yang dapat dicapai’. Yang ‘mungkin’ pasti ‘dapat dicapai’.
Pemaknaan ini membawa konsekuensi bahwa dalam politik bergerak dalam siklus ‘kemungkinan’.

Karena itu, politik dimaknai sebagai seni kemungkinan. Pemaknaan ini memperlihatkan sebuah kesederhanaan dan kemudahan dalam memahami politik. Ada yang memaknai politik sebagai sesuatu yang serius dan rumit, sebagai ‘sebuah profesi yang serius, rumit, dan dalam arti sesungguhnya, luhur’. Dan Menempatkan politik sebagai ‘profesi’ atau pekerjaan yang ‘luhur’ tentu mengandung tanggung jawab. Dengan melekatnya sebuah tanggung jawab, maka sudah tentu menjadi aktor politik sangat serius dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang melekat pada dirinya.

Ada yang mengartikan politik adalah ‘menerjemahkan nilai-nilai ke dalam kebijakan umum’. Nilai yang perlu ditransformasikan dalam kebijakan publik adalah kebajikan, keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bagi warga negara.
Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan yakni politik berbicara tentang kebijakan dan kekuasaan. Kebijakan dan kekuasaan merupakan fokus ilmu politik. Pemahaman ini jika disimpul bahwa ada tiga fokus dalam ilmu politik, yakni kekuasaan, kebijakan, dan negara.

Dari khazanah ilmuwan Islam kita bisa mengutip pandangan tokoh, Menurut Al Farabi, politik merupakan suatu etika dan swakarsa yang berkaitan erat dengan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan dalam politik haruslah didasari usaha konsepsi bersama dari manusia untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi, melalui pikiran dan tindakan pribadi yang suci dan dengan kerjasama masyarakat harmoni serta semangat simpati.

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh sebab itu, maka manusia perlu bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhannya satu sama lainnya. jika manusia ingin mencapai suatu kesempurnaan hidup, maka mereka perlu asosiasi politik Sebab manusia selalu butuh bantuan dari rekannya dalam penyediaan kebutuhan dasar kelangsungan hidup mereka.

Kemudian, konsep kepemimpinan negara adalah instrumen penting untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Meskipun pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan jenis aktivitas yang berbeda, namun sebenarnya saling berintegrasi secara simbolik. kedua dimensi tersebut adalah misi dari kenabian.
Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan yang satu dipenuhi oleh pihak lainnya. Sehingga untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut akhirnya manusia membuat suatu kesepakatan atas dasar kepentingan bersama dengan dipedomani oleh aturan-aturan yang mengikat mereka, yakni syariat agama.

Maka Jika ditilik dari penjabaran beberapa arti politik di atas, bukankah tidak ada yang salah di dalam politik karena sejatinya banyak misi mulia yang terkandung di dalamnya. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan umat manusia tidak akan bisa lepas dari ‘sentuhan’ politik karena dari sinilah seluruh kebijakan yang mengatur hajat hidup manusia diatur.