DPR | ATJEH REFORMATION POLITICS

Tgk. Aguswandi (ABA ARMADA) Pimpinan Armada Integration Aceh yg juga ketua DPD PARTAI GABTHAT KAB. BIREUEN pada “kajian teropong politik ulama dan Aceh mendatang” mengatakan “Ciri Ulama orang yang berilmu atau orang yang memiliki pengetahuan, pandai pengetahuan agama Islam, menguasai segala hukum syara` untuk menetapkan sah iktikad maupun amal syariah, memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT.
Sejarah mencatat adanya kontribusi besar para ulama berlatar belakang pesantren, dalam mengeliminir pengaruh politik komunis (PKI= Partai Komunis Indonesia) bergerak sporadis di penghujung kekuasaan Bung Karno.

Dinamika politik Orde Lama membungkam suara ulama yang dianggap kontra revolusi oleh Soekarno, yang selanjutnya Orde Baru Soeharto secara sistematis juga memarginalkan peran para ulama. Mereka dipinggirkan karena ketidakpahaman dan ketakutan yang berlebihan pihak penguasa terhadap gerakan politik ulama.
Kehangatan hubungan antara ulama dengan politik menampakkan dinamika yang menarik khususnya jika kita memotretnya di era pasca-kemerdekaan. Proses persiapan kemerdekaan NKRI yang intens menyertakan peran besar para ulama dilanjutkan di masa setelah kemerdekaan. Para ulama telah mengukir sejarah efektifitas peran politiknya yang membanggakan di kancah politik nasional era Orde Lama.

Hal ini terbukti bahwa kekuatan politik ulama bukan hanya berhasil menjadi kekuatan politik penyeimbang yang memadai atas gempuran golongan komunis, namun juga eksistensinya diakui dengan dibentuknya kementerian penghubung antara pesantren dan politik.

Eksistensi keindonesiaan memang menghadapi sederet tantangan serius, misalnya pesantren dan ulama yang dicurigai dengan gerakan radikal. Dengan modal sejarah yang gemilang memperjuangkan kemerdekaan, pesantren idealnya bisa berbuat banyak untuk turut membantu penyelesaian berbagai masalah kebangsaan.

Sayangnya, para ustadh pesantren belakangan marak terlibat dalam politik praktis tidak banyak yang memiliki visi kebangsaan seperti para pendahulunya. Bangsa ini memang menaruh harapan besarnya kepada para ulama, santri dan alumninya di masa datang dapat memainkan peran kebangsaan dan keummatan sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya dalam dakwah politik menegakan keislaman dan keindonesiaan.

Pengertian siyasah / politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukanya. Dalam redaksi lain, politik merupakan tindakan atau perbuatan yang dengannya seseorang lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, selama politik tersebut tidak bertentangan dengan syara’.

Ilmu politik adalah ilmu yang mengetahui tentang macam-macam kekuasaan, perpolitikan sosial dan sipil, keadaan-keadaannya, seperti keadaan para penguasa, raja-raja, pemimpin, hakim, ulama, ekonom, penanggung jawab baitul mal dan yang lainnya. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan–tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi dari sumber–sumber dan resources yang ada.

Islam adalah agama yang mengikat segala sesuatunya dengan aturan agama, begitu pula di dalam urusan politik ini. Islam tidak mengenal adanya penghalalan segala cara untuk mencapai suatu tujuan, meskipun tujuan itu mulia. Islam tidak hanya melihat hasil tetapi juga proses untuk mendapatkan hasil. Oleh karena itu di dalam berpolitik pun seorang politisi maupun pemimpin Islam diharuskan berpegang dengan rambu-rambu syariah dan akhlak mulia. Dengan kata lain bahwa segala cara berpolitik yang bertentangan dengan syariah atau melanggar norma-norma agama dan akhlak Islam maka ia dilarang.

Dalam teori ketuhanan, keislaman dan kekuasaan berasal dari Tuhan, penguasa bertahta atas kehendak Tuhan sebagai pemberi kekuasaan kepadanya. Maknanya ialah bahwa Allah mengangkat penguasa-penguasa bagi masyarakat. Penguasa-penguasa itu mendapat pancaran Ilahi dan menetapkan mereka dengan karunia-Nya.

Dengan demikian, sumber kekuasaan kepala Negara bukan berasal dari rakyat, melainkan datang dari Allah kepada sejumlah kecil orang pilihan. Hal ini dikuatkan dengan QS. Ali Ilmran :26 berbunyi:
“Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Siyasah secara Syar’iyah adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum Muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) melalui batasan-batasan yang ditetapkan syara’ dan prinsip-prinsip umum Syariah (maqosidhus syari’ah) kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nash dan hanya menyandarkan pendapat para imam mujtahid.

Ada tiga pandangan terkait politik ; Pertama, mengaitkan politik dengan urusan kenegaraan yakni dengan urusan pemerintahan. Kedua, mengaitkan politik dengan segenap masalah yang bersentuhan dengan kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik berikut segenap fenomena yang menyertainya. Ketiga, tata aturan yang digunakan suatu bangsa dalam menjaga eksistensi bangsa dan membangun kesejahteraan rakyatnya.

Ruang lingkup politik Islam (siyasah syar’iyyah) setidaknya mencakup tiga isu utama, yakni:
• Paradigma dan konsep politik dalam Islam, yang secara garis besar mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan Islami (khalifah) dan kewajiban menjalankan Syariah Islam.
• Regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang bersifat spesifik, yang masuk dalam pembahasan fiqh siyasah.
• Partisipasi aktif setiap Muslim dalam aktivitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan.