Pada resepsi temu konsolidasi pemuda di pantai laut Bireuen, Tgk. Aguswandi (ABA ARMADA) Pimpinan Armada Integration Aceh yg juga ketua DPD PARTAI GABTHAT KAB. BIREUEN mengatakan “Generasi milenial menjadi topik perbincangan yang cukup hangat di berbagai kalangan terutama dalam perannya di dunia politik. Kita butuhkan Peran Generasi Milenial Dalam Mewujudkan Politik yang Berkeadaban. Generasi milenial adalah generasi muda yang berumur antara 17-37 tahun. Mengutip hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020.
Jumlah generasi milenial secara nasional mencapai 69.380.000 jiwa atau sekitar 25,87 persen dari populasi Indonesia, Memperhatikan jumlah tersebut, posisi milenial saat ini menjadi bagian utama yang akan menentukan kondisi kehidupan berpolitik yang beradab di masa kini dan masa yang akan datang. “Artinya, generasi milenial adalah bagian dari penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi, baik ditingkat daerah maupun nasional, Oleh karena itu kewajiban kaum milenial adalah pemegang kendali dunia politik untuk mendorong perwujudan demokrasi.
Kaum milenial dituntut untuk bersikap aktif membantu pemerintah dalam memberikan masukan dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Jangan hanya berdiam diri, namun berpikirlah kritis untuk ikut serta menjaga kondusifitas daerah, “Politik yang beradab dan beretika adalah politik yang ketika telah meraih kekuasaan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Pada kegiatan PHBI yg dilaksanakan oleh satu Partai di ibu kota provinsi Aceh, Tgk. Aguswandi (ABA ARMADA) Pimpinan Armada Integration Aceh yg juga ketua DPD PARTAI GABTHAT KAB. BIREUEN Melalui tausiyahnya mengatakan “Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik.
Orang yang bangga dan membusungkan dada mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu ini tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional yang menguras kekayaan negeri.
Momen demokrasi Indonesia sudah semakin dekat. pemilihan presiden dan pemilu legislatif akan diadakan serentak. Namun, momen yang seharusnya menjadi sukacita akan perubahan yang lebih baik lagi ini ternyata tidak disambut baik oleh pihak dari kaum golongan putih yang kebanyakan anak muda juga golongan tua yang mengklaim bahwa politik itu kotor maka jangan didekati.
5.000.000 lebih mahasiswa dengan berbagai fokus bidang yang berbeda saat ini dipaksa oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan peradaban. Sementara menurut riset, untuk mencapai kondisi ideal, Indonesia membutuhkan 100.000 dokter umum, 6.000 dokter spesialis, 2.700.000 teknisi, 600 aktuaris, dan masih banyak lagi sektor yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa. Tak ayal, pikiran untuk menjadi spesialis pun muncul, dimana mahasiswa berpikir bahwa apa yang perlu dilakukannya hanyalah menggeluti fokus bidangnya saja.
Sikap pasif kaum golongan putih ini bukan sepenuhnya salah mereka. Ada banyak tagar-tagar, #2019gantipresiden vs #2019duaperiode yang muncul bersamaan dengan hoax dan black campaign yang membuat pesta demokrasi jauh dari diksi ‘pesta’. Apalagi muncul perdebatan panas tak sehat antara sebutan cebong vs kampret yang menyebabkan fenomena migrasi rakyat twitter ke instagram yang notabene lebih apolitis. Paparan informasi negatif dan berita bohong yang sudah hampir tak bisa disaring lagi ini menyebabkan anak muda kehilangan gairah untuk menentukan siapa pemimpin negara dan pembuat kebijakan di periode selanjutnya.
Untuk melihat euforia politik negeri ini, lihat lah mahasiswa di kampus, banyaknya mahasiswa dari daerah luar, pasti tidak sulit menemukan teman yang tidak ikut memilih nanti karena tidak mengurus perpindahan surat A5. Padahal kampus melalui BEM telah memfasilitasi mahasiswa untuk pindah lokasi pencoblosan.
Ada yang bilang karena kita jurusan teknik, terlalu sibuk dengan tugas besar dan laporan praktikum katanya. Katanya, anak engineer itu tidak suka hal yang ribet. Dia suka hal yang sudah ada rumusnya dan pasti, bukan seperti pembicaraan politik yang tak ada habisnya.
Mahasiswa yang lain “Milih gak milih ya apa pengaruhnya buat aku ? Toh, engineer kerjanya juga ga ada hubungan dengan politik”. Gara-gara karakteristik inilah, banyak diantara mahasiswa yang memilih untuk golput, ataupun bersikap apatis terhadap pesta demokrasi.
Dari segi sosial, golput bisa saja terjadi sebagai fenomena. Namun, bagaimanapun kecewanya kita terhadap realitas politik yang ada, golput bukanlah pilihan yang bijak dan solutif. Apalagi jika alasannya hanya karena tidak suka dan tidak merasa perlu dengan kegiatan politik. Persoalannya, banyak anak muda yang sudah terlanjur skeptis melihat politik identik dengan materi yang rumit dan menganggap tidak ada kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari.
Politik seolah-olah merupakan suatu materi yang dibatasi untuk kalangan tertentu, seperti halnya tanda ‘18+’ untuk kalangan 18 tahun keatas. Padahal, politik bukan hanya milik birokrat atau politisi. Bukan pula milik Presiden atau kepala daerah. Politik adalah kita semua yang berada dalam suatu negara. Mau tidak mau, kita menjadi praktisi di dalamnya baik sebagai pengamat maupun sebagai pelaku.
Coba buka mata mu, lihatlah betapa sebenarnya mahasiswa semua ini pada hakikatnya adalah pelaku politik, baik saintis yang sibuk di laboratorium maupun teknisi yang sibuk merancang bangunan sekalipun. misalnya sebagai teknisi, Jika kehidupan tidak sejahtera, temuan tidak dihargai, kompetensi tidak ter-standardisasi, dan lainnya, apa lagi yang bisa mengubahnya kalau bukan politik? Politik ini Aktivitas kebangsaan, ada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik. Politik mempengaruhi keseharian kita melalui kebijakan politik yang menyentuh tiga ranah sekaligus, yakni personal, rumah tangga, dan ruang publik.
Dalam ranah personal, kebijakan politik datang mengatur hak-hak kita sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Di ranah rumah tangga, politik hadir dalam kebijakan yang menentukan harga sembako, tarif listrik, harga gas elpiji, sewa rumah, biaya pendidikan anak, hingga besaran upah atau gaji yang diterima oleh suami/istri yang bekerja.
Sementara di ruang publik, kebijakan politik hadir dalam aturan mengenai parkir, porsi bantuan untuk mesjid, penentuan jalan-jalan yang harus segera di rekontruksi, penetapan prioritas saluran pembuang air yang harus segera diwujudkan untuk tidak terjadi banjir dan jalan longsor serta aturan penggunaan fasilitas public lainnya. Bahkan, berpartisipasi dalam memperbaiki kehidupan warga di lingkungan kita juga sebetulnya sudah dikatakan berpolitik. Jadi, hampir semua aspek dan ruang hidup kita ternyata dipengaruhi oleh politik, entah disadari atau tidak. Salah satu produk politik yang akan sangat mempengaruhi masa depan lulusan mahasiswa teknik adalah Undang-Undang. Peraturan yang diciptakan oleh seperangkat legislatif yang terlebih dahulu telah dipilih pada pemilu seperti bermain judi. Jika kita memilih orang yang benar dan berkapabilitas maka luaran kebijakan yang dihasilkan akan baik, begitu pula sebaliknya. Sebab, setiap pemimpin nantinya akan memiliki perbedaan fokusan pengembangan.
Misalkan saja, pada era Soekarno, ia lebih fokus pada penataan struktur pemerintahan dan kebijakan baru. Melanjutkan karya Sang Proklamator, Soeharto membuat iklim ekonomi Indonesia memiliki sasaran memajukan pertanian dan industri. Pada zaman habibie, Indonesia dikenal gencar berusaha keluar dari keterpurukan ekonomi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter. Pada zaman Megawati, Indonesia lebih fokus pada perbaikan sistem perbankan. Di era Gus Dur, kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah serta pajak dan retribusi daerah muncul.
Lain halnya pada masa SBY saat subsidi energi menjadi prioritas yang besar, dimana kebijakan ini menjaga daya beli masyarakat. Selain subsidi energi, salah satu alokasi anggaran terbesar melebihi subsidi energi itu adalah sektor pendidikan dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara di era Jokowi para teknisi, ahli sipil, arsitek, dan perencanaan serta usahawan sangat diuntungkan oleh kebijakan pembangunan infrastruktur dan investasi besar-besaran.
Kendati kita tidak mengambil minat dalam politik, bukan berarti politik tidak menaruh minat pada kita. Ada banyak sekali pihak yang ingin diuntungkan dengan proses pemilihan ini, sebab ada banyak kepentingan di dalamnya. Namun masalahnya, dengan sistem demokrasi seluruh suara akan sama nilainya, sehingga bagaimana pun seseorang pasti diminati oleh politik, se-acuh apapun ia terhadap politik itu sendiri.
Ibaratnya, orang-orang yang haus akan tahta itu akan menyebarkan ideologi, janji, dan kapabilitas palsu kepada 20.000 orang gila. Di lokasi yang sama, ada 20.000 professor pintar yang tahu dan cerdas, namun diam saja sebab ‘sibuk’ dan ‘tidak minat’ dengan pemilihan itu. Dalam eksekusi pemilu nantinya, pada akhirnya meskipun dengan kecerdasan yang superior, yang menang adalah kumpulan orang gila dengan pemimpin licik. Sang professor tahu, namun kecerdasan dan ke-tahu-annya tidak berguna. Sebab, yang dihitung adalah jumlah suara.
Konsekuensi dari terpilihnya salah satu dari pada kedua calon presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota nanti, akan menentukan setidaknya baik/buruknya bidang profesi kita di masa yang akan datang. Sebab, engineer tidak bisa berjalan sendiri. Ia pasti, mau tidak mau akan dipengaruhi oleh kebijakan yang akan dihasilkan.
Sedari dulu, mahasiswa selalu dielu-elukan sebagai subjek terpercaya dalam mengawal kebijakan pemerintah. Hal ini lantaran kalangan ini dianggap sebagai kaum intelek yang berada pada posisi netral. Benarkah? Tanpa bermaksud mengeneralisir dan menyalahi takdir, kondisi ini tidak salah jika mahasiswa dikatakan mampu melihat serta mengkritisi keadaan pemerintah. Tak hanya otaknya yang diklaim terlatih mengkaji persoalan, mahasiswa berada dibawah institusi legal sehingga track untuk mencapai meja pemerintah lebih dekat. Apalagi, para pengajar di area kampus adalah mereka yang sering bersinggungan langsung dengan pemerintah.
Ditambah lagi, pemikiran kritis mahasiswa dianggap mampu menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka posisi mahasiswa menjadi sangat strategis untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam berpolitik karena menjadi pengawal kebijakan dan penyambung lidah rakyat.
Mirisnya, mahasiswa dibenturkan oleh permasalahan ”kuliah saja sudah susah, tambah susah mikirin politik”. Niat berkontribusi untuk bangsa tapi menunda sampai nanti saja kalau sudah sukses, lantas sekarang fokus kuliah tanpa peduli apa yang terjadi dengan bangsanya. Padahal semua yang kita hadapi adalah menyangkut politik, bahkan pendidikan yang kita nikmati sekalipun adalah bagian dari produk politik.
Kondisi lingkungan bangsa pasca reformasi pun menghadirkan kenyamanan tersendiri. Tidak ada gejolak nyata ataupun common enemy, sehingga tampak seperti semuanya tidak ada yang salah. Lupa melihat masih ada rakyat yang susah, sehingga label mahasiswa sekarang cenderung elitis dan kurang merakyat menjadi sukar untuk dielakkan. Katanya penyambung lidah rakyat? Saat ini, kurang lebih ada jumlah mahasiswa Indonesia kurang lebih sekitar7.500.000 jiwa atau 2,8 persen dari jumlah penduduk. Angka ini setara dengan 3,9 persen dari jumlah pemilih pemilu sebelumnya, yakni 192.000.000.
Sekitar 192.000.000 pemilih akan memilih presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPRD provinsi, dan 17.610 anggota DPRD kabupaten/kota. Para calon legislator itu berasal dari partai nasional ditambah partai lokal yang khusus berkompetisi di Aceh. Jika kamu memang tidak menyukai kata politik, setidaknya pilihlah mereka yang akan menguntungkan dirimu, keluargamu, dan khususnya profesimu.
Memang, kita tidak bisa menilai segala aspek mengenai para calon, terkhusus di bidang yang bukan keahlian kita. Oleh karenanya, tidak ada salahnya bagi kita untuk mengkaji hanya di bidang keahlian masing-masing. Karena seiring bertambahnya usia, kita tidak bisa idealis, melainkan realistis. Misalkan saja, anak elektro yang fokus pada wacana kebijakan energy listrik, anak FTK yang mengkritisi dan melihat problem kemaritiman, dan bidang lainnya. Kita lahir dari proses politik, hidup bersama politik. Kita adalah politik itu sendiri. Tak bisa dihindari. Maka, tak perlu alasan lagi. Ayo bersuara melalui lembaran kertas pada pemilu mendatang.
Dalam kegiatan meeting koordinasi calon donatur, Tgk. Aguswandi (ABA ARMADA) Pimpinan Armada Integration Aceh yg juga ketua DPD PARTAI GABTHAT KAB. BIREUEN Melalui tausiyahnya mengatakan “Pengusaha adalah seorang yang mengembangkan dan mengelola usaha bisnis dengan harapan memperoleh keuntungan dengan mengambil resiko dalam dunia ekonomi. Mereka kadang juga disebut sebagai Entrepreneur yang sangat berpengaruh dalam laju ekonomi di sebuah Negara. Oleh sebab itu mereka perlu dibekali dengan pemahaman tentang politik. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah :
Pertama untuk Membekali enterpreneur menjadi warga negara yang baik. Seorang entrepreneur yang hidup sebagai warga Negara yang baik akan menaati setiap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, memastikan tujuan dia usahanya akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
Kedua karena Realitas politik dipastikan mempengaruhi bidang ekonomi ataupun bisnis. Seorang Entrepreneurship membutuhkan skill untuk dapat membaca situasi politik, sehingga ia mampu mengambil keputusan yang tepat terkait bidang bisnis yang digelutinya.
Kenyataan di masyarakat kita temukan banyak para pengusaha akhirnya terjun ke dunia politik. Dengan pemahaman politik yang memadai, maka mereka sudah dibekali jika akhirnya mereka akan terjun ke dunia politik. Adapun materi-materi yang dibahas adalah yang perlu dipahami secara ringkas dan sederhana, seperti ;
1. Teori kekuasaan dan teori tujuan Negara serta teori system pemerintahan. 2. Tentang konsep politik seperti: konsep ideologi dan konsep Negara serta konsep kekuasaan. 3. Demokrasi dan musyawarah. 4. Hukum konstitusi dan kehidupan konstitusional.
Materi ini penting agar insan politik tahu aturan main kehidupan konstitusional dan dapat bermain berdasarkan aturan main yang ada.
5. Kultur Politik dan Kehidupan kemasyarakatan 6. Bisnis Dan Lingkungan Politik serta Bisnis dewasa ini. 7. Bisnis Politik Dan Politik Bisnis
Untuk mencapai hal ini maka perlu diberikan program khusus atau pelatihan bagi calon pengusaha. Pelatihan ini dilaksanakan dengan cara kreatif dan menyenangkan dalam bentuk presentasi, diskusi dengan materi yang real di masyarakat, dan latihan ketrampilan. Dengan demikian mereka akan menjadi pengusaha / entrepreneur yang akan berdampak pada pembangunan bangsa.
Pada kegiatan pembinaan pengurus dan kader serta konsolidasi bakal caleg, Tgk. Aguswandi (ABA ARMADA) Pimpinan Armada Integration Aceh yg juga ketua DPD PARTAI GABTHAT KAB. BIREUEN Melalui tausiyahnya mengatakan “Menjelang tahun politik pemilihan umum atau Pemilu, partai dan tokoh sudah ancang-ancang meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Dalam Membangun Popularitas dan Elektabilitas Politik dengan semakin populer suatu partai atau politikus, makin tinggi pula elektabilitasnya.
Walaupun terkait erat, popularitas dan elektabilitas berjalan sendiri-sendiri. Itu karena faktor yang paling mempengaruhi kemenangan tokoh adalah iklan politik. Iklan politik memiliki pengaruh jika ditunjang dengan berbagai aspek, seperti figur atau komunikator, pesan-pesan dan kondisi politik, social dan ekonomi masyarakat.
Elektabilitas kata serapan dari electability yang berarti keterpilihan. Adapun merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia; elektabilitas tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan untuk barang, jasa maupun seseorang, badan atau partai. dari publikasi Akuntabilitas Partai Politik dan Elektabilitas Partai Politik, elektabilitas berhubungan dengan kemampuan kandidat untuk mempengaruhi persepsi dari para pemilih untuk memilih dirinya. Elektabilitas erat kaitannya dengan popularitas. Seorang yang populer memiliki elektabilitas yang tinggi didukung ekspos dari media.
Elektabilitas sering dibicarakan menjelang adanya pemilihan umum. Banyak partai politik ataupun politikus yang berupaya meningkatkan elektabilitas menjelang pemilihan umum agar memenuhi kriteria keterpilihan dan popularitas yang tinggi.
Cara meningkatkan elektabilitas tergantung teknik kampanye. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh dan tidak untuk kepentingan rakyat. Ada pula kampanye yang berkedok sebagai survei bertujuan mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan politik.
Adapun popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik. Seorang yang populer belum tentu layak untuk dipilih. Itu sebabnya, elektabilitas berkaitan erat dengan popularitas. Seseorang yang hanya populer susah untuk dipilih karena belum tentu layak. Sebaliknya, meskipun seseorang memiliki elektabilitas, tapi karena ia tidak populer, dia tidak akan terpilih juga.
Tgk. Aguswandi (ABA ARMADA) Pimpinan Armada Integration Aceh yg juga ketua DPD PARTAI GABTHAT KAB. BIREUEN pada meeting pengukuhan misi sosialisasi partai mengatakan “Merujuk publikasi Komunikasi Politik dan Pencitraan, gaya safari politik Megawati mengunjungi desa terpencil, tempat pelelangan ikan, hingga pasar. Prabowo Subianto melakukan safari politik berkunjung ke sejumlah tokoh penting. Fungsi safari politik strategi yang dilakukan tokoh politik meningkatkan citra partai di mata masyarakat. Hasil dari safari politik juga dianggap mempengaruhi elektabilitas.
Membangun Popularitas dan Elektabilitas Politik, mesin politik dan popularitas dua variabel yang dipercaya menentukan siapa saja yang ingin tampil ke permukaan sebagai calon pemimpin publik. Solid atau tidak jajaran elite politik yang bersangkutan pun menentukan sejauh mana mampu mengatasi segala model resistansi yang berkembang. Elektabilitas politik tingkat keterpilihan partai atau politikus dalam pemilihan, seperti pemilihan umum atau pemilu. Elektabilitas ini dipengaruhi berbagai hal, rekam jejak partai atau politikus, hingga upaya kampanye. Elektabilitas tokoh akan melonjak setelah melakukan safari politik ke berbagai tempat dan even.
Tak kalah penting, terkait fluktuasi popularitas tokoh yang ditawarkan. Menurun popularitas tokoh juga mempengaruhi tingkat kekuatan mesin politik. Popularitas pun bermakna untuk pergerakan mesin politik. Mesin politik yang sederhana diyakini mampu bergerak lincah, seiring makin menguat popularitas tokoh. Sebaliknya, mesin politik yang kokoh bisa memudar, seiring merosotnya popularitas tokoh utamanya.
Politik sebagai pembahasan rasional fenomena kekuasaan dan kenegaraan telah ada sejak masa prasejarah. Saat itu manusia mulai hidup berkelompok telah menjadi karya tulis di Yunani 450 Sebelum Masehi, oleh para filsuf Herodotus, Plato, dan Aristoteles.
Namun, politik sebagai disiplin ilmu memiliki dasar, kerangka, dan ruang lingkup yang jelas pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada 1576. Setelah itu makin berkembang pada abad 19. Pada abad 21, ilmu politik telah menunjukkan banyak perkembangan. Itu ditunjukkan lahirnya berbagai produk berupa konsep, teori, pendekatan, yang semuanya bertujuan membuat politik yang sehat dan bermanfaat untuk rakyat banyak. Salah satu produk keilmuan pada abad 21 adalah survei politik yang bisa digunakan untuk prediksi persaingan. Survei Kedai KOPI misalnya yang diadakan pada waktu dan jangka tertentu dengan metode face to face interview dengan responden yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah pemilihan.
ATJEH REFORMATION POLITICS 